BAB 2
LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI
A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah
Pancasila merupakan sistem nilai (value system) yang lahir dari proses penggalian terhadap nilai-nilai luhur yang telah lama hidup dalam kebudayaan, adat istiadat, dan keyakinan keagamaan bangsa Indonesia. Sebagai staatsfundamentalnorm (norma dasar negara), Pancasila tidak berdiri di ruang hampa nilai, melainkan merupakan sintesis dari nilai-nilai religius, kemanusiaan universal, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang secara historis telah mengakar dalam masyarakat Nusantara, termasuk nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam sebagai agama mayoritas penduduk.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami konsep Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariat) sebagai kerangka epistemologis yang dikembangkan oleh ulama ushul fiqh, khususnya al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat, yang merumuskan lima tujuan pokok syariat (al-kulliyyat al-khams), yaitu:
- Hifz al-Din — Pemeliharaan agama
- Hifz al-Nafs — Pemeliharaan jiwa
- Hifz al-'Aql — Pemeliharaan akal
- Hifz al-Nasl — Pemeliharaan keturunan
- Hifz al-Mal — Pemeliharaan harta
Ketika kedua kerangka nilai ini — Pancasila dan Maqashid Syariah — dipertemukan, tampak adanya kesejajaran filosofis (philosophical parallelism) yang signifikan:
| Sila Pancasila | Nilai Maqashid Syariah yang Relevan |
|---|---|
| Ketuhanan Yang Maha Esa | Hifz al-Din (pemeliharaan agama) dan Tauhid |
| Kemanusiaan yang Adil dan Beradab | Hifz al-Nafs dan Hifz al-'Aql (martabat manusia) |
| Persatuan Indonesia | Ukhuwwah dan prinsip kesatuan umat |
| Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan | Syura (musyawarah) |
| Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia | Hifz al-Mal dan distribusi keadilan ('adl) |
Relevansi ini menunjukkan bahwa Pancasila, meskipun bukan merupakan ideologi agama (bukan din), memiliki ruang akomodatif yang luas terhadap nilai-nilai syariat, khususnya dalam bidang ekonomi. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai meeting point (titik temu) yang sah secara konstitusional bagi pengembangan sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam di Indonesia, tanpa harus mempertentangkan antara identitas kebangsaan dan identitas keagamaan.
Dengan demikian, ekonomi Pancasila dan ekonomi syariah bukanlah dua sistem yang saling eksklusif, melainkan dapat dipahami sebagai dua bahasa yang mengartikulasikan nilai substantif yang serupa — yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan — dalam kerangka rujukan yang berbeda: yang satu berbasis konsensus kebangsaan (ijma' kebangsaan), yang lain berbasis wahyu dan ijtihad fiqh.
B. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah
Sila pertama Pancasila menegaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi tertinggi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif ekonomi Islam, sila ini bersesuaian secara mendasar dengan konsep Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah, yang melahirkan doktrin fundamental mengenai kepemilikan mutlak (haqq al-milkiyyah al-muthlaqah) Allah SWT atas seluruh alam semesta, termasuk seluruh sumber daya ekonomi.
1. Konsep Kepemilikan dalam Tauhid Ekonomi
Al-Qur'an menegaskan berulang kali bahwa kepemilikan hakiki atas langit, bumi, dan segala isinya adalah milik Allah semata (QS. Al-Baqarah: 284; QS. Ali Imran: 189; QS. Thaha: 6). Manusia hanya berkedudukan sebagai:
- Khalifah (wakil/pengelola) — bertugas mengelola sumber daya sesuai kehendak Pemilik hakiki
- Mustakhlaf fih (pihak yang dipercayakan/diamanahi) — kepemilikan manusia bersifat derivatif dan fungsional, bukan absolut
Implikasi teologis-ekonomis dari doktrin ini sangat luas:
- Harta sebagai amanah (trust), bukan hak mutlak yang bebas dari tanggung jawab moral dan sosial
- Kebebasan ekonomi yang terbatas — manusia bebas berikhtiar, namun terikat pada koridor halal-haram yang ditetapkan Pemilik hakiki
- Akuntabilitas eskatologis — setiap penggunaan harta akan dipertanggungjawabkan di akhirat (konsep hisab)
- Fungsi sosial harta — karena kepemilikan bersifat titipan, terdapat hak pihak lain (fakir-miskin, kaum dhuafa) yang melekat pada harta seseorang (QS. Adz-Dzariyat: 19)
2. Titik Temu dengan Sila Pertama
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditafsirkan dalam konstitusi dan Pembukaan UUD 1945 ("atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa"), menegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan sama sekali nilai spiritual dari kehidupan bernegara, termasuk kehidupan ekonomi. Dengan mengakui Ketuhanan sebagai sila pertama dan mendasari sila-sila lainnya, sistem ekonomi nasional secara filosofis terbuka untuk tidak bersifat materialistik-sekuler semata, melainkan mengakomodasi dimensi transenden dalam aktivitas ekonomi — sejalan dengan konsep tauhid ekonomi dalam Islam, yang menempatkan setiap aktivitas muamalah sebagai bagian dari ibadah (al-iqtishad ta'abbudi).
Dari titik inilah dibangun argumen bahwa sistem ekonomi Indonesia yang Pancasilais secara ideologis kompatibel dengan pengembangan sistem keuangan dan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar dalam sistem ekonomi nasional yang majemuk (mixed economy dengan basis nilai spiritual).
C. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Prinsip 'Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam
Sila kedua menempatkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai landasan interaksi antarmanusia, termasuk dalam relasi ekonomi. Dalam kerangka ekonomi Islam, nilai ini berkorespondensi langsung dengan konsep 'Adl (keadilan), salah satu dari dua prinsip induk etika ekonomi Islam bersama Ihsan (kebajikan).
1. Makna dan Cakupan 'Adl dalam Ekonomi Islam
'Adl dalam wacana fiqh muamalah dan ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas dari sekadar keadilan distributif (distributive justice). Ia mencakup:
- Keadilan transaksional (adl fi al-mu'amalah): larangan riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi/judi), dan tadlis (penipuan) dalam setiap akad
- Keadilan dalam penetapan harga (adl fi al-tas'ir): larangan monopoli (ihtikar) dan manipulasi pasar
- Keadilan distributif (adl fi al-tauzi'): pemerataan akses terhadap sumber daya dan hasil produksi
- Keadilan prosedural (adl fi al-ijra'at): kesetaraan hak dan kewajiban dalam kontrak (aqd) tanpa eksploitasi salah satu pihak
Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan penegakan keadilan sebagai perintah yang setara kedudukannya dengan perintah beribadah, sebagaimana firman Allah: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90).
2. Manusia sebagai Subjek Bermartabat dalam Ekonomi
Sila kedua menegaskan "kemanusiaan yang adil dan beradab" — sebuah rumusan yang menolak instrumentalisasi manusia semata-mata sebagai faktor produksi (sebagaimana dalam pandangan kapitalisme klasik) maupun sebagai objek kolektif tanpa hak individu (sebagaimana dalam sosialisme-komunisme). Pandangan ini bersesuaian dengan konsep Islam mengenai martabat manusia (karamah insaniyyah) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra: 70, di mana manusia dimuliakan (karramna) oleh Allah tanpa memandang kelas ekonomi.
Implikasi ekonomi dari prinsip ini antara lain:
- Penolakan terhadap eksploitasi tenaga kerja (larangan menunda pembayaran upah — hadits "berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya")
- Larangan riba sebagai bentuk pemerasan ekonomi terhadap pihak yang lemah
- Perlindungan terhadap kaum dhu'afa (fakir, miskin, anak yatim, musafir) sebagai kelompok rentan dalam distribusi ekonomi
- Prinsip maslahah (kemaslahatan) sebagai orientasi akhir dari setiap kebijakan ekonomi, bukan semata akumulasi laba
Dengan demikian, sila kedua dan prinsip 'adl sama-sama menempatkan manusia sebagai tujuan (ends), bukan semata alat (means) dalam sistem ekonomi — sebuah titik temu filosofis yang mendasar antara humanisme Pancasila dan humanisme teosentris Islam.
D. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas
Sila ketiga menegaskan pentingnya persatuan sebagai perekat kebangsaan di tengah kemajemukan suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Dalam kerangka ekonomi Islam, nilai persatuan ini menemukan padanannya dalam konsep Ukhuwwah — persaudaraan yang menjadi basis solidaritas sosial-ekonomi umat.
1. Tingkatan Ukhuwwah dan Relevansinya dengan Persatuan Bangsa
Dalam khazanah pemikiran Islam, ukhuwwah dipahami dalam beberapa tingkatan yang saling melengkapi:
- Ukhuwwah Islamiyyah: persaudaraan berdasarkan kesamaan akidah (QS. Al-Hujurat: 10)
- Ukhuwwah Wathaniyyah: persaudaraan berdasarkan kesamaan bangsa dan tanah air
- Ukhuwwah Insaniyyah/Basyariyyah: persaudaraan berdasarkan kesamaan derajat kemanusiaan (QS. Al-Hujurat: 13)
Konsep berjenjang ini secara elegan mengakomodasi semangat sila ketiga, yang menuntut persatuan lintas golongan tanpa menegasikan keragaman. Ukhuwwah wathaniyyah dan ukhuwwah insaniyyah menjadi jembatan konseptual yang memungkinkan solidaritas ekonomi berbasis nilai Islam tetap inklusif terhadap seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang agama.
2. Manifestasi Ekonomi dari Ukhuwwah: Solidaritas Lintas Batas
Ukhuwwah bukan sekadar konsep spiritual, melainkan memiliki manifestasi ekonomi yang konkret, antara lain:
- Takaful (jaminan sosial bersama/asuransi syariah): prinsip tolong-menolong menanggung risiko secara kolektif, berbeda secara fundamental dengan prinsip transfer risiko dalam asuransi konvensional
- Ta'awun (tolong-menolong): dasar bagi lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
- Solidaritas lintas wilayah: distribusi zakat dan wakaf yang tidak dibatasi oleh batas administratif-teritorial semata, melainkan berdasarkan kebutuhan (hajah) dan kemaslahatan (maslahah) umat secara luas
- Jaringan ekonomi umat: penguatan rantai pasok dan perdagangan antarpelaku usaha syariah sebagai bentuk solidaritas ekonomi struktural
Dalam konteks Indonesia yang plural, prinsip persatuan (sila ketiga) menuntut agar solidaritas ekonomi berbasis nilai keislaman ini dikembangkan secara inklusif dan tidak eksklusif — artinya, lembaga dan praktik ekonomi syariah semestinya membuka manfaat dan aksesnya bagi seluruh elemen bangsa, sebagai wujud dari semangat "rahmatan lil 'alamin" yang sejalan dengan cita-cita persatuan nasional, bukan sebagai instrumen segregasi ekonomi berbasis identitas.
E. Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi
Sila keempat menekankan prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui musyawarah dan perwakilan sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Dalam kerangka ekonomi Islam, prinsip ini bersesuaian dengan konsep Syura, yang merupakan salah satu pilar tata kelola (governance) dalam Islam.
1. Landasan Normatif Syura
Perintah bermusyawarah ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya:
- QS. Ali Imran: 159 — perintah kepada Rasulullah SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabat
- QS. Asy-Syura: 38 — musyawarah sebagai salah satu ciri komunitas mukmin yang ideal, sejajar dengan shalat dan zakat
Syura dalam konteks ekonomi tidak hanya bermakna musyawarah politik, tetapi meluas kepada musyawarah ekonomi dalam berbagai tingkatan:
- Tingkat mikro/korporasi: prinsip shared governance dalam akad syirkah (kemitraan usaha), di mana keputusan strategis diambil secara kolektif oleh para mitra (syarik), bukan secara sepihak
- Tingkat kelembagaan: keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mekanisme shariah governance dalam lembaga keuangan syariah sebagai representasi musyawarah kepatuhan syariah
- Tingkat kebijakan publik: prinsip maslahah 'ammah (kemaslahatan umum) yang mensyaratkan pelibatan berbagai pemangku kepentingan (ulama, ahli ekonomi, pemerintah, masyarakat) dalam perumusan kebijakan ekonomi berbasis syariah
2. Perbedaan dengan Demokrasi Liberal dan Titik Temu dengan Sila Keempat
Penting dicatat bahwa syura, sebagaimana dan kerakyatan Pancasila, memiliki karakter yang berbeda dari demokrasi liberal Barat yang bertumpu semata pada prinsip "suara mayoritas" (majority rule) tanpa batasan nilai. Sila keempat secara eksplisit merumuskan kerakyatan yang "dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan" — bukan sekadar penghitungan suara mekanistis, melainkan musyawarah yang berorientasi pada mufakat dan kebijaksanaan substantif.
Prinsip ini sejalan dengan konsep syura yang juga tidak bersifat prosedural belaka, melainkan berorientasi pada pencapaian maslahah (kemaslahatan) yang dibimbing oleh nilai-nilai syariat. Dengan demikian, terdapat kesamaan epistemologis mendasar antara "hikmat kebijaksanaan" dalam sila keempat dan "hikmah syar'iyyah" dalam konsep syura — keduanya menolak positivisme prosedural murni dan menuntut adanya substansi nilai dalam setiap keputusan kolektif, termasuk keputusan ekonomi.
Implikasi praktisnya dalam ekonomi syariah Indonesia antara lain diwujudkan melalui:
- Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam korporasi syariah yang tunduk pada prinsip syura
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang dirumuskan melalui proses musyawarah kolektif ulama dan pakar
- Perumusan kebijakan makroekonomi syariah (misalnya kebijakan zakat nasional oleh BAZNAS) yang melibatkan musyawarah lintas pemangku kepentingan
F. Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
Sila kelima merupakan puncak dari keseluruhan sila Pancasila, menegaskan cita-cita keadilan sosial sebagai tujuan akhir bernegara. Dalam ekonomi Islam, cita-cita ini diwujudkan secara konkret dan terlembagakan melalui instrumen-instrumen filantropi Islam (Islamic social finance): Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF).
1. Zakat: Instrumen Wajib Redistribusi Kekayaan
Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang bersifat wajib (fardhu 'ain) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat kepemilikan harta (nishab dan haul). Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai:
- Mekanisme redistribusi kekayaan terstruktur, mentransfer kekayaan dari kelompok mampu (muzakki) kepada delapan golongan penerima (mustahiq) yang ditetapkan dalam QS. At-Taubah: 60 — fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil
- Instrumen fiskal Islam, yang secara historis berfungsi sebagai sumber pendapatan negara pada masa awal pemerintahan Islam
- Pencegah penumpukan kekayaan (iktinaz) yang stagnan dan tidak produktif, mendorong sirkulasi harta dalam perekonomian
Di Indonesia, pengelolaan zakat telah dilembagakan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai wujud sinergi antara kewajiban syariat dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial.
2. Infaq dan Shadaqah: Instrumen Sukarela yang Melengkapi
Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dan terukur (memiliki nishab dan kadar tertentu), infaq dan shadaqah bersifat sukarela (tathawwu') tanpa batasan kadar maupun waktu:
- Infaq: pengeluaran harta di jalan kebaikan secara umum, dapat bersifat rutin maupun insidental
- Shadaqah: mencakup makna lebih luas, tidak terbatas pada harta benda, tetapi juga meliputi kebaikan non-materiil (senyum, tenaga, pemikiran) sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW
Kedua instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme fleksibel yang melengkapi kekakuan struktural zakat, memungkinkan respons cepat terhadap kebutuhan sosial-ekonomi yang bersifat mendesak (bencana alam, krisis kemanusiaan) di luar mekanisme zakat yang telah terstruktur.
3. Wakaf: Instrumen Filantropi Berkelanjutan (Sustainable Philanthropy)
Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang unik karena sifatnya yang permanen dan produktif — harta yang diwakafkan ditahan pokoknya (al-'ain) sementara manfaatnya (al-manfa'ah) dialirkan secara terus-menerus untuk kemaslahatan umum. Dalam perkembangan kontemporer, wakaf telah bertransformasi dari wakaf tradisional (masjid, sekolah, tanah pemakaman) menuju wakaf produktif dan wakaf uang (cash waqf), yang berpotensi besar sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
Di Indonesia, regulasi wakaf diatur melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga pengelola nasional, yang mendorong pengembangan wakaf produktif untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.
4. Sintesis: ZISWAF sebagai Wujud Konkret Sila Kelima
Keempat instrumen ZISWAF ini secara kolektif merepresentasikan arsitektur keadilan sosial Islam yang dapat dipetakan terhadap cita-cita sila kelima sebagai berikut:
| Instrumen | Sifat | Fungsi terhadap Keadilan Sosial |
|---|---|---|
| Zakat | Wajib, terukur | Redistribusi struktural, jaring pengaman sosial dasar |
| Infaq | Sukarela, fleksibel | Respons cepat terhadap kebutuhan insidental |
| Shadaqah | Sukarela, luas maknanya | Penguatan modal sosial dan solidaritas |
| Wakaf | Permanen, produktif | Pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan jangka panjang |
Keempatnya menunjukkan bahwa Islam tidak hanya merumuskan keadilan sosial sebagai cita-cita normatif (sebagaimana dirumuskan dalam sila kelima), tetapi juga menyediakan instrumen operasional yang konkret dan terlembagakan untuk mewujudkannya. Hal ini menjadikan ZISWAF sebagai kontribusi substantif ekonomi Islam terhadap perwujudan cita-cita "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" — tidak hanya bagi umat Islam, mengingat banyak lembaga ZISWAF di Indonesia turut menyalurkan manfaatnya secara lintas golongan sesuai prinsip kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) dan semangat rahmatan lil 'alamin.
Kesimpulan Bab
Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat korespondensi filosofis yang koheren antara kelima sila Pancasila dan nilai-nilai fundamental ekonomi Islam — mulai dari tauhid ekonomi (sila 1), prinsip keadilan/'adl (sila 2), ukhuwwah dan solidaritas (sila 3), syura sebagai mekanisme keputusan (sila 4), hingga distribusi kekayaan melalui ZISWAF (sila 5). Kesejajaran ini menjadi landasan ideologis yang kokoh bagi pengembangan sistem ekonomi syariah sebagai bagian integral dan konstitusional dari sistem ekonomi nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Komentar
Posting Komentar