BAB 3: SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN
A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam
Peradaban ekonomi Nusantara tidak lahir dari ruang kosong. Jauh sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem ekonomi berbasis adat yang kuat—pola pertanian sawah dengan sistem irigasi kolektif (subak di Bali, misalnya), sistem perdagangan pesisir, serta norma-norma sosial yang mengatur kepemilikan tanah, warisan, dan distribusi hasil bumi secara komunal.
Ketika Islam masuk ke Nusantara (diperkirakan sejak abad ke-7 M melalui jalur perdagangan, dan menguat sejak abad ke-13 M dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai), proses akulturasi terjadi bukan dengan menghapus tradisi adat, melainkan melalui sintesis. Beberapa ciri pertemuan ini:
- Jalur dagang sebagai jalur dakwah — Islam menyebar melalui jaringan pedagang Arab, Gujarat, dan Persia yang berinteraksi dengan pelabuhan-pelabuhan Nusantara (Malaka, Aceh, Gresik, Demak). Ekonomi dan agama berjalan beriringan sejak awal.
- Adaptasi hukum ekonomi Islam ke dalam adat — konsep seperti zakat, sedekah, dan larangan riba diserap ke dalam praktik ekonomi lokal tanpa menghapus institusi adat seperti lumbung desa atau sistem bagi hasil pertanian tradisional.
- Munculnya kerajaan-kerajaan maritim-dagang Islam — Aceh, Demak, Banten, dan Ternate-Tidore menjadikan perdagangan rempah sebagai tulang punggung ekonomi sekaligus sarana penyebaran nilai-nilai Islam.
- Sinkretisme kelembagaan — pasar tradisional (pasar adat) tetap menjadi pusat ekonomi rakyat, namun diwarnai etika muamalah Islam (kejujuran timbangan, larangan gharar/penipuan, dan larangan riba).
Dengan demikian, akar ekonomi Nusantara bersifat hibrida: fondasi kolektivisme adat bertemu dengan etika transaksi dan keadilan distributif ajaran Islam.
B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam
Gotong royong adalah nilai asli Nusantara yang merujuk pada kerja sama kolektif tanpa pamrih untuk kepentingan bersama—terlihat dalam tradisi sambatan (Jawa), mapalus (Minahasa), marsialapari (Batak), atau subak (Bali).
Islam memiliki konsep paralel yang disebut ta'awun (تعاون), yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2. Pertemuan dua nilai ini melahirkan fondasi filosofis ekonomi kerakyatan Indonesia:
| Aspek | Gotong Royong (Adat) | Ta'awun (Islam) |
|---|---|---|
| Basis | Solidaritas komunal, kekerabatan | Solidaritas keimanan (ukhuwah) |
| Motif | Kebersamaan, keseimbangan sosial | Ibadah, pahala, ketakwaan |
| Wujud ekonomi | Lumbung desa, arisan, sambatan | Zakat, infak, wakaf, qardhul hasan |
| Orientasi | Keharmonisan kolektif | Keadilan dan keberkahan |
Pertemuan gotong royong dan ta'awun inilah yang kelak menjadi fondasi filosofis bagi sistem ekonomi kerakyatan dan koperasi di Indonesia—sebuah sistem yang menolak individualisme ekonomi liberal maupun sentralisme sosialis, dan memilih jalan tengah berbasis kekeluargaan (sebagaimana kelak tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945).
C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara
Periode 1908–1945 adalah masa kebangkitan kesadaran nasional yang tidak lepas dari dimensi ekonomi. Penjajahan kolonial Belanda menerapkan sistem ekonomi ekstraktif (tanam paksa/cultuurstelsel, monopoli dagang VOC, kemudian kapitalisme kolonial) yang memiskinkan rakyat pribumi dan menyingkirkan pedagang lokal, termasuk pedagang Muslim, dari rantai ekonomi.
Kesadaran ini melahirkan gerakan-gerakan yang memadukan semangat kebangsaan dengan perlawanan ekonomi:
- Sarekat Dagang Islam (1905/1911) — respons langsung terhadap dominasi pedagang Tionghoa dan Belanda dalam perdagangan batik di Solo, menjadi cikal bakal kesadaran ekonomi kolektif pribumi-Muslim.
- Boedi Oetomo (1908) — meski berfokus pada pendidikan dan kebudayaan Jawa, menjadi simbol kebangkitan kesadaran kolektif bangsa terjajah.
- Semangat anti-kolonial berbasis ekonomi-agama — banyak ulama dan pedagang Muslim memandang penjajahan sebagai bentuk kezaliman ekonomi yang harus dilawan, sehingga jihad ekonomi (membangun kemandirian usaha umat) menjadi bagian dari perjuangan kebangsaan.
Warisan penting dari periode ini adalah kesadaran bahwa kemerdekaan politik harus disertai kemandirian ekonomi, dan bahwa nilai-nilai Islam (keadilan, anti-riba, anti-eksploitasi) sejalan dengan cita-cita kebangsaan untuk melawan kapitalisme kolonial yang eksploitatif.
D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan
Kebangkitan Nasional 1908 sering dimaknai secara sekuler-politis semata, namun dari perspektif ekonomi Islam, momentum ini dapat dibaca sebagai refleksi dua nilai fundamental:
- Tauhid — pengesaan Allah yang berimplikasi pada penolakan terhadap segala bentuk penghambaan manusia atas manusia lain (termasuk penindasan ekonomi kolonial). Prinsip tauhid menegaskan bahwa sumber daya alam adalah amanah Allah untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk dieksploitasi segelintir pihak (penjajah).
- Kebersamaan (ukhuwah dan gotong royong) — kesadaran bahwa perjuangan melawan kolonialisme tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan memerlukan konsolidasi kolektif lintas golongan, suku, dan agama.
Nilai tauhid ini kemudian bertransformasi menjadi semangat anti-penindasan struktural—baik penindasan politik maupun ekonomi—yang pada akhirnya berkontribusi pada rumusan dasar negara. Semangat ini terlihat jelas dalam pidato-pidato tokoh pergerakan yang menempatkan keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan sebagai bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan, yang kemudian mengkristal dalam sila-sila Pancasila (khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia).
E. Peran Organisasi Islam dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan
1. Sarekat Dagang Islam (SDI, 1905–1911) Didirikan oleh H. Samanhudi di Surakarta, SDI awalnya bertujuan melindungi kepentingan pedagang batik pribumi-Muslim dari persaingan tidak sehat dengan pedagang Tionghoa. SDI kemudian bertransformasi menjadi Sarekat Islam (SI) pada 1912 di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto, memperluas fokus dari sekadar solidaritas dagang menjadi gerakan sosial-politik massal pertama di Indonesia. Kontribusi utamanya:
- Meletakkan dasar kesadaran kolektif ekonomi pribumi-Muslim.
- Menjadi model awal organisasi ekonomi berbasis solidaritas agama dan kebangsaan.
2. Muhammadiyah (1912) Didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta dengan fokus pemurnian akidah (purifikasi dari takhayul, bid'ah, khurafat) sekaligus modernisasi pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kontribusi ekonominya:
- Mendirikan lembaga amal usaha (rumah sakit, sekolah, panti asuhan) yang dikelola secara profesional-modern, menjadi model kelembagaan ekonomi umat berbasis wakaf dan filantropi.
- Menekankan etos kerja, kemandirian, dan rasionalitas usaha—terinspirasi semangat reformis yang menolak fatalisme ekonomi.
- Membangun jaringan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat, infak, dan wakaf secara terorganisir.
3. Nahdlatul Ulama (NU, 1926) Didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari di Surabaya, NU lahir dari kalangan pesantren dengan basis massa pedesaan yang kuat. Kontribusi ekonominya:
- Melalui Nahdlatut Tujjar (kebangkitan saudagar, cikal bakal NU), NU sejak awal memiliki concern terhadap penguatan ekonomi pedagang santri.
- Mengembangkan ekonomi berbasis pesantren yang menyatukan pendidikan agama dengan praktik ekonomi mandiri (pertanian, perdagangan kecil, koperasi pesantren).
- Menjaga nilai-nilai lokal (tradisi, adat) sembari tetap menegakkan prinsip syariah dalam muamalah, sehingga ekonomi kerakyatan berbasis NU cenderung inklusif terhadap kearifan lokal.
Sintesis peran ketiganya terhadap ekonomi kerakyatan:
- Ketiganya menegaskan bahwa ekonomi umat harus dibangun dari bawah (grassroots), bukan diserahkan pada mekanisme pasar bebas kolonial.
- Ketiganya menjadi cikal bakal semangat koperasi dan usaha bersama yang kelak diformalkan dalam sistem ekonomi Pancasila (Pasal 33 UUD 1945) dengan koperasi sebagai soko guru perekonomian.
- Ketiganya membuktikan bahwa Islam di Nusantara bukan sekadar sistem keyakinan privat, melainkan kekuatan pembentuk institusi ekonomi-sosial yang berkontribusi langsung pada gagasan ekonomi kerakyatan modern Indonesia.
Komentar
Posting Komentar